Rapat Banggar DPRD Bahas Raperda tentang APBD Tahun 2026

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Serbaguna 1 DPRD Sragen, Selasa (25/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sragen Suparno, SH dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD. Rapat Banggar juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto, M.Kes dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen Dwiyanto, S.STP., M.Si dan Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si.

Pembahasan difokuskan pada pendalaman dan tindak lanjut laporan Komisi-komisi DPRD Sragen dalam rapat paripurna pada Senin (24/11/2025). Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan Komisi yang juga anggota Banggar memberikan sejumlah masukan terkait optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan penguatan program prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Komisi I DPRD Sragen menyoroti mengenai skala prioritas efisiensi agar tidak mengganggu kinerja satuan kerja. Selain itu, juga meminta agar pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa bermanfaat bagi masyarakat sehingga lokasi pendirian KDMP harus dipilih yang strategis. “Sayang anggarannya besar jika tidak terserap optimal. Di lapangan ada banyak kebingungan penentuan titik lokasinya,” lanjutnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dr. Hargiyanto, M.Kes menyampaikan, efisiensi sudah disesuaikan dengan skala prioritas. “Persentasenya untuk efisiensi di barang dan jasa. Sementara yang wajib dan mengikat tidak kami efisiensi,” ungkapnya. Anggota Banggar juga menyoroti mengenai potensi menurunnya PAD dari sektor retribusi karena sepinya pasar sehingga diperlukan solusi mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, anggota Banggar Endro Supriyadi, S.Kom.I menyampaikan aspirasi dari petani di Desa Jono Kecamatan Tanon, Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh dan Desa Gawan Kecamatan Tanon yang membutuhkan sodetan air untuk mengatasi banjir dan genangan di lahan pertanian. “Petani berusaha membendung air. Ini juga soal bagaimana kita surplus pangan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam rapat Banggar DPRD berharap APBD 2026 dapat tersusun secara realistis, akuntabel, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara sejumlah catatan dalam rapat  Banggar diharapkan bisa menyempurnakan dokumen APBD sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Sebelum menutup rapat, Pimpinan Banggar Suparno, SH juga meminta TAPD agar bisa ditindaklanjuti dengan menyampaikan aspirasi ke Perangkat Daerah terkait. (Humas Setwan Sragen)