Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerde

DPRD Kabupaten Sragen pada Jumat, 16 Agustus 2024 melaksanakan Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2024.

Rapat Paripurna diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Bupati Sragen dr. Hj. Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Wakil Bupati Sragen H. Suroto, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah dr. Hargiyanto, M.Kes, dan pimpinan Perangkat Daerah.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo dan dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2024, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyatakan momentum peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan adalah wahana introspeksi dan mawas diri untuk meninjau kembali makna kemerdekaan dalam perjalanan kehidupan kebangsaan apakah dalam usaha menuju cita-cita bangsa telah bergerak maju, masih stagnan, atau justru mundur ke belakang.

“Terlebih Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Terkait hal itu, Bamsoet menegaskan cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri, dan pengembangan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya prinsip demokrasi check and balances dalam konsep pemisahan kekuasaan trias politica. Ketiga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya seimbang agar bisa berjalan dengan baik.

"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ungkapnya.

Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis, yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tersebut. “Selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar,” katanya.

Selama 10 tahun ini pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Sehingga, biaya logistik turun dari 24% menjadi 14% di tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi terjaga di kisaran 5%. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20 persen. Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3%. Angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024.

Angka stunting juga turun dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga turun dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun mencapai Rp 361 triliun untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahuntelah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh tanah air Indonesia.

Selanjutnya anggaran Rp 225 triliun untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan, Rp 60,3 triliun anggaran Prakerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mengambil bagian dalam transisi energi hijau dengan potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024, tahun ini. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024

Setelah 79 tahun merdeka, pemerintah juga telah meregulasi peraturan yang tumpang tindih melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal. Serta sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

“Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak–Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,” tutup Jokowi. (Humas Setwan Sragen)