Banggar DPRD Kabupaten Sragen Bahas KUA-PPAS APBD Kabupaten Sragen 2025

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen melaksanakan rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Kabupaten Sragen 2025. Rapat Badan Anggaran dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen pada Selasa dan Rabu tanggal 9 hingga 10 Juli 2024 di Gedung DPRD Sragen. Rapat Banggar juga dihadiri oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).  

Dalam rapat Banggar, anggota Banggar sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Sragen H. Sugiyamto, SH. MH meminta agar pemerintah Kabupaten Sragen mengupayakan kenaikan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun depan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Saat ini honor GTT dan PTT di Kabupaten Sragen mencapai Rp 1 juta per bulan.

Pihaknya berharap adanya kenaikan honor GTT dan PTT dapat meningkatkan kualitas guru di sekolah negeri. Pasalnya, saat ini ada banyak Sekolah Dasar (SD) negeri di Sragen digabung lantaran kekurangan murid. “Rata-rata dalam satu desa ada dua SD negeri, tetapi yang muridnya banyak tinggal satu. Jadi, akhirnya digabung menjadi satu,” ungkapnya.

Sementara Komisi III DPRD meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan Sragen berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTK) yang sudah ditetapkan. 

Hasil pembahasan dari rapat Komisi II dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai kenaikan retribusi juga kembali dibahas di Banggar karena kenaikan retribusi pasar yang belum diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan bagi para pedagang yang ada di dalam pasar.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Sragen Muslim, S.Ag juga meminta pemerintah bisa menindaklanjuti keluhan pedagang di pasar Nglangon terkait dengan penurunan jumlah omset lantaran pindah ke pasar yang baru. Pasalnya, banyak calon pembeli yang enggan berbelanja di pasar lantaran adanya portal parkir otomatis. “Di sebelah pasar juga ada banyak tenda-tenda untuk jualan, lebih baik ditertibkan agar tidak mengurangi omset pedagang yang di dalam pasar,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Tugiyono, SH menyampaikan bahwa penerapan e-parking di Pasar Nglangon dapat mengurangi kebocoran pendapatan. Pemerintah daerah juga akan menerapkan kartu langganan parkir Rp 40 ribu per bulan di Pasar Nglangon menanggapi keluhan pedagang yang harus bolak-balik membayar parkir saat keluar area pasar untuk mengambil barang dagangan.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Dwiyanto, SSTP, MSi menyatakan bahwa untuk kenaikan honor GTT dan PTT ketersediaan anggaran masih mencukupi. Saat ini jumlah GTT dan PTT di Kabupaten Sragen sekitar 1.593 orang. “Rencana tahun depan ada 240 lebih yang bergeser menjadi PPPK. Jadi, jumlah global tidak akan berubah banyak,” terangnya. (Humas Setwan Sragen)