Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Sragen Bahas KUA-PPAS APBD Kabupaten Sragen 2025

Komisi I, II, III, dan IV (DPRD) Kabupaten Sragen melaksanakan rapat membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Kabupaten Sragen 2025 pada Kamis, Jumat, dan Senin tanggal 4, 5, dan 8 Juli 2024. Rapat komisi tersebut juga dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dibidangi oleh masing-masing komisi.

Rapat Komisi I dihadiri oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, DPMPTSP Kabupaten Sragen, BKPSDM Kabupaten Sragen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, Satpol PP Kabupaten Sragen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sragen. Kemudian, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, dan Camat se-Kabupaten Sragen.

Sementara untuk rapat Komisi II salah satunya dihadiri oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen (Perkim). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen (Perkim), Aris Wahyudi, ST. M.Si menyampaikan bahwa pendapatan Disperkim 2025 berasal dari beberapa sumber seperti retribusi parkir, sewa gedung, maupun penjualan hasil produksi berupa penanda makam di Makam Perno Desa Jatitengah, Kecamatan Sukodono.

Paling banyak pendapatan dari sewa gedung seperti Gedung Kartini dan tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Untuk sewa Gedung Sasana Manggala Sukowati (SMS) tidak dimasukkan dalam alokasi pendapatan tahun 2025 karena akan direhab. Rehab membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan bahkan setahun,” terang Aris.

Sedangkan untuk potensi pendapatan yang baru yakni penjualan hasil produksi berupa penanda makam di Makam Perno. Rencananya, untuk pengelolaan Makam Perno tidak boleh ada kijing dan bangunan tetapi hanya berupa penanda makam. Kemudian untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen beberapa sumber pendapatan berasal dari biaya uji KIR mobil, retribusi parkir tepi jalan, dan parkir di luar badan jalan. Sementara untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen (Dispora) akan menganggarkan dana untuk pemeliharaan empat destinasi wisata di Sragen yakni Kolam Renang Kartika, Pemandian Air Panas Bayanan, Museum Sangiran, dan The New Kemukus.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Sragen Joko Hendang Murdono, S.STP menyatakan bahwa revitalisasi destinasi wisata diharapkan dapat menaikkan pendapatan di tempat wisata tersebut. “Destinasi ada penurunan pengunjung di Kemukus, saat ini jumlah pengunjungnya sama seperti waktu sebelum revitalisasi. Pada 2022 setelah revitalisasi antusiasme masyarakat tinggi pendapatan bisa 3 kali lipat dari pendapatan rutin, jadi patokannya bisa kembali seperti tahun 2022,” ungkapnya.

Selanjutnya, salah satu pembahasan di Komisi III yakni dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Beberapa program DLH pada 2025 yakni pembangunan instalasi penampungan air hujan, pembangunan biopori atau serapan air di Kelurahan Nglorog, Sragen Kulon, Karang Tengah, dan Sragen Wetan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rina Wijaya S.P., M.T menyampaikan bahwa program tersebut selaras dengan ProKlim atau Program Kampung Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) khusus untuk permukiman padat penduduk. “Jadi, memang di daerah perkotaan dulu. Tahun 2025 juga konsen di Ruang Terbuka Hijau (RTH), untuk aset Pemkab yang mangkrak ditanami,” ungkapnya.

Sedangkan beberapa alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan, jaringan irigasi, penyelesaian kantor Pemda Terpadu, atap gedung DPR, kantor kecamatan, dan kantor kejaksaan. Kemudian untuk rapat Komisi IV dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, RSUD dr. Soeratno Gemolong, dan RSUD Sukowati Tangen. Untuk, Dinas Kesehatan rencananya tahun depan akan fokus pada program Puskesmas Pembantu di setiap desa di wilayah Sragen.

Sedangkan untuk RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen berencana untuk membangun gedung pusat diagnostik, RSUD dr. Soeratno Gemolong menargetkan menjadi rumah sakit rujukan untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Sayangnya, masih terkendala ketiadaan dokter spesialis urologi di RSUD Gemolong dan minimnya jumlah dokter spesialis di sana. Untuk RSUD Sukowati Tangen juga memiliki kendala yang sama yakni kekurangan dokter spesialis serta minimnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan BPJS Kesehatan.

Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen rencananya akan menganggarkan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan seperti perbaikan ruang kelas maupun perpustakaan. Sementara itu, Ketua Komisi IV Sugiyamto, S.H., M.H meminta pemerintah daerah untuk mengupayakan kenaikan honor Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada tahun depan. Saat ini honor GTT dan PTT di Kabupaten Sragen mencapai Rp 1 juta per bulan. (Humas Setwan Sragen)