Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Sragen tentang Pertanggungjawaban APBD 2023

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen melaksanakan Rapat Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna dipimpin  oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, SH pada Rabu, 29 Mei 2024 di Gedung DPRD Sragen.

Wakil Bupati Sragen H. Suroto hadir mewakili Bupati Sragen dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Rapat Paripurna diikuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan 26 anggota DPRD Sragen.

Mayoritas fraksi menyoroti adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023. Realisasi PAD 2023 mencapai Rp 406 miliar atau 106,31% dari anggaran Rp 381 miliar. Mereka mempertanyakan sektor yang paling banyak menyumbang kenaikan PAD.

“Langkah apa yang dilaksanakan agar dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak membebani dan memberatkan masyarakat? Mohon penjelasannya,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Jumardi, S.Sos.

Hal lain yang dipertanyakan adalah realisasi bantuan sosial atau bansos yang melebihi anggaran. Realisasi bansos 2023 mencapai Rp 22,915 miliar atau 109,79 % dari anggaran Rp 20,871 miliar.

Para fraksi DPRD Sragen juga mempertanyakan rincian program bansos, jumlah penerima manfaat, dan apakah sudah tepat sasaran. Sementara, dari Fraksi Golkar mempertanyakan mengenai tidak tercapainya target retribusi daerah dan rincian belanja subsidi.

Bukan hanya itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan mengenai jumlah dana Earmark dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)  yang mengendap di kas daerah.  Perlu diketahui bahwa dana SILPA 2023 mencapai Rp 244 miliar dan yang mengendap di kas daerah Rp 188 miliar. Sisanya tersebar di kas berbagai instansi daerah.

Fraksi Demokrat-Nasdem pun berharap adanya SILPA dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan SILPA sebesar itu, akan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengawasan terhadap perencanaan yang lebih lagi,” ungkap Juru Bicara Fraksi Demokrat-Nasdem, Hardiyana, SH. (Humas Setwan Sragen)