Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Sragen terhadap Perubahan APBD 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen menggelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Sragen atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sragen terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 31 Juli 2025. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sragen Tri Handoko, ST didamping oleh Wakil Ketua II DPRD Sragen Muslim, S.Ag serta Wakil Ketua III DPRD Sragen Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH.

Rapat Paripurna juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen Suroto yang turut membacakan Jawaban Bupati Sragen atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sragen terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Beberapa jawaban bupati diantaranya adalah:

1. Terkait adanya 69 SD yang jumlah murid barunya kurang dari tujuh anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan pendampingan dan pendataan mengenai SDM guru serta tenaga pendidik dan sarana prasarana untuk meningkatkan jumlah murid.
2. Sementara untuk kantor milik Perangkat Daerah yang kosong setelah pindah ke Pemda Terpadu akan dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Kantor Pemda Sragen lama rencana akan dimanfaatkan untuk ruang publik yang berdampak ekonomi.
2. Eks. DPMD akan dipinjam pakai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Eks. BKPSDM akan dipinjam pakai oleh Kejaksaan Negeri Sragen.
4. Eks. Dispora akan digunakan untuk area exhibition/ pameran/ galeri.
5. Eks. Bakesbang digunakan untuk UPT Penanggulangan Kemiskinan Center.
6. Eks. Inspektorat digunakan untuk gudang arsip.

3. Pemerintah Kabupaten Sragen berusaha untuk menurunkan kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan terutama di desa-desa prioritas pertama penanganan kemiskinan, adapun untuk hasilnya menunggu publikasi dari BPS pada akhir 2025.
4. Terkait penanganan ancaman banjir dan luapan air tahunan:

1. Untuk penanganan banjir di Kecamatan Plupuh dan Kecamatan Tanon, DPU sudah berkoordinasi dengan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk banjir di Kecamatan Masaran DPU sudah melakukan normalisasi di Kali Jengking Desa Krikilan, Kecamatan Masaran sepanjang satu kilometer melalui anggaran perubahan tahun 2024.
3. Untuk penanganan banjir di Kecamatan Sidoharjo, DPU sudah melakukan koordinasi dengan Jasa Marga selaku operator told an BBWS Bengawan Solo selaku pemilik aset.

5. Pemerintah Kabupaten Sragen telah menganggarkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk ustad/ ustadzah pengajar TPQ, pondok pesantren, dan Madrasah Diniyah dengan insentif Rp 600.000 per orang per tahun. Selain itu, juga memprioritaskan bantuan hibah kepada lembaga tersebut untuk pembangunan tempat belajar serta sarana dan prasarana.
6. Langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Memanfaatkan bonus demografi untuk menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sragen.
2. Optimalisasi pengelolaan PAD, salah satunya melalui inovasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penguatan landasan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

7. Untuk pengentasan kemiskinan agar bantuan tidak salah sasaran maka sesuai By Name By Address (BNBA) yang ditetapkan Kementerian Sosial berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sedangkan verifikasi kelayakan penerima bansos dilaksanakan operator desa melalui aplikasi SIKS-NG. Pengawasan atau pendampingan penyaluran bansos telah dilakukan oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Sragen yaitu pendamping PKH, TKSK, penyuluh sosial, dan pekerja sosial.  
8. Pemerintah daerah juga menerima saran Fraksi PAN untuk fokus dalam program strategis dan layanan publik yang menyentuh langsung ke kebutuhan masyarakat, penguatan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.
9. Pemkab Sragen akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai pendukung untuk pembangunan Kabupaten Sragen yang lebih baik.

(Humas Setwan Sragen)