Rapat Paripurna Fraksi DPRD Sragen Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sragen menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sragen pada Rabu, 30 Juli 2025 ini dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sragen Wahyu Dwi Setyaningrum, SE, MH dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sragen Muslim, S.Ag serta dihadiri Wakil Bupati Sragen Suroto.

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sragen tersebut memuat beberapa rekomendasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sragen terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Sragen yang menyampaikan laporannya antara lain:

1. Fraksi PDI-Perjuangan   : Tono
2. Fraksi Golkar                 : Taufik Purwoko
3. Fraksi PKB                     : Endro Supriyadi, S.Kom.I
4. Fraksi Partai Gerindra   : Jumardi, S.Sos
5. Fraksi Demokrat            : Asita, SE
6. Fraksi PAN                     : Widodo, SH
7. Fraksi PKS                     : Riris Purnawan

Beberapa rekomendasi dari laporan Fraksi-Fraksi DPRD Sragen antara lain:

1. Fraksi PDI-Perjuangan meminta Pemkab Sragen agar memberikan fasilitas kepada sekolah dasar negeri yang minim murid baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2025/2026.
2. Fraksi Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen terkait rencana penggunaan kantor Pemda Sragen yang lama dan kantor-kantor Perangkat Daerah setelah pindah ke kantor Pemda Terpadu.
3. Fraksi PKB memohon penjelasan terkait progres penanganan kemiskinan di tahun 2025 ini, apakah target penurunan angka kemiskinan di akhir tahun 2025 akan tercapai, langkah apa saja yang akan dilakukan pada Perubahan APBD ini?
4. Bagaimana upaya dan langkah konkret Pemkab Sragen untuk menangani ancaman banjir dan luapan air tahunan yang berdampak pada sektor pertanian dan permukiman warga di Kecamatan Tanon, Sidoharjo, Plupuh dan Masaran akibat aliran air yang tidak berfungsi?
5. Fraksi PKB berharap dalam Perubahan APBD 2025 ini untuk memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas belajar, dan mengajar di Madrasah Diniyah, TPA/TPQ.
6. Fraksi Gerindra mempertanyakan langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.
7. Fraksi Demokrat menyoroti pengentasan kemiskinan yakni penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta pengelolaan data secara berkala dan pengawasan penerima bantuan sosial agar tepat sasaran.
8. Fraksi PAN meminta Pemkab Sragen fokus meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran untuk program-program strategis dan layanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat.
9. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah dapat memberikan pengawasan dan evaluasi dalam Perubahan APBD 2025.

Setelah masing-masing Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya maka agenda selanjutnya adalah Bupati Sragen menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sragen dalam Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada Kamis, 31 Juli 2025. (Humas Setwan Sragen)